Web Link Umum
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum & Keamanan
- Departemen Keuangan
- Departemen Pertanian
- FAO
- BAPPENAS
- LIPI
- Bakosurtanal
- BKPM
- Primaniyarta Awards 2008
- Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar
- Trilateral Partnership
- Program Mitra Bahari
- Badan Pusat Statistik
Web Counter
610399
Polling
Menurut Pendapat Anda, apakah dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, seharusnya pembangunan berbasis kemaritiman?
Berita
Menteri Kelautan dan Perikanan Ajak Pengusaha Sejahterakan Nelayan
Menteri Kelautan dan Perikanan Ajak Pengusaha Sejahterakan Nelayan
Ajakan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Fadel Muhammad kepada para pengusaha perikanan tersebut disampaikan dalam acara Temu Usaha Perikanan Tangkap dengan para pengusaha perikanan beserta stakeholder lainnya di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizham Zahman, Jakarta. Dalam sambutannya MKP juga memastikan akan menghilangkan sejumlah retribusi untuk meningkatkan pendapatan baik nelayan kecil maupun pengusaha perikanan. Adapun pengaturan penghapusan sejumlah retribusi tersebut berbeda-beda tergantung pada besar kecilnya status nelayan dan pengusaha perikanan.
Dalam pertemuan tersebut MKP mengatakan perijinan usaha penangkapan ikan sebagai instrumen pengendalian keberadaan sumberdaya ikan, dilaksanakan dengan tujuan agar dalam pemanfaatan sumberdaya ikan mengikuti kaidah-kaidah ocean governance sehingga selain memperhatikan aspek ekonomi dan kelestarian tetapi juga mampu menghasilkan kemakmuran yang optimal untuk rakyat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Departemen Kelautan (DKP) sesuai dengan azas good governance akan melibatkan semua componen stakeholder dalam prosesnya.
Pembangunan kelautan dan perikanan diberbagai sektor pada akhirnya akan dilakukan dari hulu hingga hilir, sehingga peluang usaha penangkapan ikan bagi seluruh nelayan dan pengusaha dapat dilakukan maksimal. Selain pembangunan infrastruktur, pembangunan dari hulu hingga hilir juga akan dilakukan kepada sumber daya manusia kelautan dan perikanan seperti penyuluh melalui sistem penilaian kredit sehingga pembangunan kelautan dan perikanan dapat berjalan secara berkesinambungan. Mengakhiri sambutannya, MKP mengajak semua pelaku usaha untuk terus menjalin kerjasama yang baik dan berharap para pelaku usaha dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan sekaligus dapat memerangi illegal-unreported-unregulated (IUU) Fishing.
Dalam pertemuan tersebut MKP mengatakan perijinan usaha penangkapan ikan sebagai instrumen pengendalian keberadaan sumberdaya ikan, dilaksanakan dengan tujuan agar dalam pemanfaatan sumberdaya ikan mengikuti kaidah-kaidah ocean governance sehingga selain memperhatikan aspek ekonomi dan kelestarian tetapi juga mampu menghasilkan kemakmuran yang optimal untuk rakyat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Departemen Kelautan (DKP) sesuai dengan azas good governance akan melibatkan semua componen stakeholder dalam prosesnya.
Pembangunan kelautan dan perikanan diberbagai sektor pada akhirnya akan dilakukan dari hulu hingga hilir, sehingga peluang usaha penangkapan ikan bagi seluruh nelayan dan pengusaha dapat dilakukan maksimal. Selain pembangunan infrastruktur, pembangunan dari hulu hingga hilir juga akan dilakukan kepada sumber daya manusia kelautan dan perikanan seperti penyuluh melalui sistem penilaian kredit sehingga pembangunan kelautan dan perikanan dapat berjalan secara berkesinambungan. Mengakhiri sambutannya, MKP mengajak semua pelaku usaha untuk terus menjalin kerjasama yang baik dan berharap para pelaku usaha dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan sekaligus dapat memerangi illegal-unreported-unregulated (IUU) Fishing.
Pengirim Berita:
Erwin Hakim