Pembangunan Propinsi Kepulauan Harus Berbasis Kelautan

12/11/2009 - Kategori : Siaran Pers

No. B.108/PDSI/HM.310/XI/2009

Kendala dalam membangun kelautan dan perikanan selama ini adalah kurangnya insentif bagi para investor dan masih banyaknya retribusi Pemerintah Daerah sehingga menutup peluang-peluang investasi. Berpijak pada hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad meminta Pemerintah Daerah menghapus semua restribusi yang terkait dengan perikanan agar tidak membebani pelaku usaha.

Peraturan daerah sebagai landasan yuridis dari penarikan retribusi harus segera dicabut, dan dihimbau para kepala daerah lebih mengedepankan peredaran uang sehingga kesejahteraan masyarakat dapat segera diwujudkan daripada mengedepankan retribusi tegas Menteri. Propinsi kepulauan haruslah menjadi pelopor dalam mendukung kebijakan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai leading sector bahkan prime mover pembangunan daerahnya, hal itu disampaikan Fadel saat menghadiri pertemuan Forum Propinsi Kepulauan di Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur (11/11).

Keberadaan forum propinsi kepulauan dibentuk sebagai wujud persamaan karakteristik wilayah dengan luas laut yang dominan banding dengan luas daratnya, atau sebagian besar wilayahnya adalah perairan. Pembentukan forum propinsi kepulauan sendiri dilaksanakan pada pertengahan tahun 2007 di Manado, meliputi Propinsi Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Kondisi geografis tujuh propinsi tersebut memiliki kesamaan, yang berbeda dengan propinsi lainnya. Wilayahnya berupa kepulauan yang dominan berupa laut dan selat, tentu memiliki faktor atau variabel pembangunan yang berbeda. Misalnya dalam aspek pengembangan, kegiatan produksi, potensi wisata, infrastruktur, budaya kultural dan sosial, dan sebagainya.

Adapun sesama propinsi kepulauan, dapat menemukan karakteristik atau keunikan yang serupa sehingga bisa dijadikan model sesama propinsi kepulauan. Pembangunan kelautan dan perikanan di daerah tersebut tentu masih harus didasarkan pada keunggulan, keunikan dan karakteristik daerah kepulauan masing-masing.

Pembentuk forum propinsi kepulauan didasari kenyataan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi yang luar biasa, secara jelas telah dinyatakan dalam UUD 1945 yang telah diamandemen  pada Pasal 25A disebutkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara. Dengan kata lain, pembangunan nasional hendaknya didasarkan pada potensi Indonesia sebagai negara kepulauan dimana potensi kelautan dan perikanan menjadi bagian utama dalam konsep pembangunan negara kepulauan. Konsensus Indonesia sebagai negara kepulauan yang diamanatkan UUD 1945 ditindaklanjuti dengan ditetapkannya UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 yang memuat misi Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang Maju, Mandiri dan Adil.

Dukungan propinsi kepulauan melalui kebijakan pembangunannya yang lebih berorientasi pada sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat membantu merealisasikan “indonesia penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar tahun 2015”. Visi tersebut mungkin dapat dipandang sebagai impian yang sangat ambisius. Akan tetapi bukan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkannya dengan dukungan seluruh pihak, termasuk para Gubenur Propinsi kepulauan. Dalam kerangka mewujudkan visi tersebut, departemen kelautan dan perikanan mengemban misi “mensejahterahkan masyarakat kelautan dan perikanan”.  Misi tersebut bukan lahir serta merta melainkan melalui sebuah pemikiran bahwa sumberdaya yang kita miliki, terutama sumberdaya kelautan dan perikanan hendaknya dapat membawa kesejahteraan masyarakatnya. Dalam mewujudkan misi tersebut, departemen kelautan dan perikanan menerapkan 4 (empat) strategi besar atau disebut sebagai the Blue Revolution Policies, yaitu: (1) memperkuat kelembagaan dan sumberdaya manusia secara terintegrasi, (2) mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, (3) meningkatkan produkstivitas dan daya saing berbasis pengetahuan, dan (4) memperluas akses pasar domestik dan internasional.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, dapat kami sampaikan bahwa untuk 100 hari kedepan, kegiatan departemen kelautan menitikberatkan pada 9 (sembilan) kegiatan, yaitu: pengembangan minapolitan, kebijakan kemudahaan berusaha di sektor kelautan dan perikanan, pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, tindak lanjut pelaksanaan world ocean conference (WOC) dan coral triangle initiative (CTI) summit, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, pemberantasan illegal fishing, penyiapan peraturan perundangan bidang kelautan dan perikanan, inisiasi gerakan swasembada garam rakyat, dan inisiasi wirausaha bahari. Kesembilan kegiatan tersebut seyogyanya dapat menjadi “lompatan” besar pembangunan kelautan dan perikanan. Semuanya dapat terwujud apabila adanya dukungan dan peran serta semua pihak, baik seluruh karyawan/karyawti departemen kelautan dan perikanan maupun stakeholders kelautan dan perikanan.

 

Jakarta,     Nopember 2009
Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi

 

Dr. Soen’an H. Poernomo, M.Ed.

 

Narasumber
Dr. Soen’an H. Poernomo, M.Ed
Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi (HP. 08161933911)